Interpelasi DPRD DKI akan Batal Dilaksanakan

Posted on May 30 2013 - 1:34pm by cakdie
Interpelasi DPRD DKI akan Batal Dilaksanakan
Interpelasi DPRD DKI akan Batal Dilaksanakan
Advertisement

iBerita.com – Setelah sempat diberitakan berhari-hari oleh media, rencana pengajuan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sepertinya akan batal dilaksanakan. Menurut sebagian besar anggota dewan, masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sempat menjadi polemik sehingga menimbulkan wacana interpelasi sudah selesai dibahas di tingkat Komisi E DPRD.

Salah satu anggota DPRD DKI yang setuju pembatalan ini adalah Ashraf Ali dari Fraksi Golkar. Pada hari Rabu (29/5/2013) kemarin dirinya menyatakan bahwa KJS telah disepakati agar diselesaikan di internal komisi E. Karena hal itu hanya masalah teknis yang sebaiknya didetailkan pada pembahasan internal komisi. Hasil pembahasan di internal komisi E akan dilanjutkan di fraksi masing-masing sehingga nanti akan diterbitkan sebuah rekomendasi untuk Gubernur DKI Jakarta, Jokow Widodo.

Selain Asraf, Fahmi Zulfikar yang juga sebagai Ketua Fraksi Hanura – Damai Sejahtera DPRD DKI menyatakan bahwa fraksinya menyetujui adanya KJS. Sehingga permasalahan yang menyangkut KJS hendaknya lebih dikaji secara mendalam dan solutif. Sebagai salah satu fraksi yang awalnya mengajukan interpelasi, dirinya mengakui bahwa mereka hanya menggunakan hak politik personal para anggota dewan untuk bertanya langsung kepada gubernur berkaitan dengan temuan-temuan permasalahan KJS di lapangan.

Masalah inti dari KJS yang sempat bergaung adalah kabar mundurnya 16 rumah sakit swasta karena perhitungan INA-CBG’s yang dianggap merugikan rumah sakit serta PT Askes yang menjadi salah satu komponen penting penyelenggaraan KJS. Namun demkian akhirnya masalah-masalah tersebut mereda setelah Dinas Kesehatan melakukan serangkaian koordinasi, termasuk dengan komisi E DPRD DKI Jakarta.

Akhirnya banyak anggota DPRD yang mencabut dukungannya untuk hak interpelasi tersebut. Sesuai dengan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, hak interpelasi hanya dapat digulirkan jika ada 15 anggota DPRD minimal dari dua fraksi yang setuju. Jika tidak memenuhi syarat, maka interpelasi akan dibatalkan.


Advertisement
Share
Komentar